Jembrana – Dalam rangka menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, Luh Putu Diah Puspayanthi, SH, MM, menggelar kegiatan Reses di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin (31/8/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dengan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir Dusun Pebuahan. Sejumlah persoalan dan kebutuhan masyarakat disampaikan secara terbuka, mulai dari penanganan abrasi pantai hingga upaya peningkatan perekonomian masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gede Ghumi Aswatam, S.ST.Par, Perbekel Desa Banyubiru I Komang Yuhartono, Kelihan Dusun Pebuahan, para ketua kelompok nelayan, tokoh masyarakat, serta puluhan warga setempat.
Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai usulan dan proposal disampaikan oleh kelompok warga maupun kelompok nelayan. Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan lanjutan senderan atau tanggul penahan abrasi di kawasan Pantai Pebuahan yang hingga kini dinilai belum rampung secara menyeluruh.
Masyarakat berharap pembangunan perlindungan pantai tersebut dapat segera dilanjutkan, mengingat abrasi yang terjadi selama ini telah memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan permukiman warga di sekitar pesisir.
Kelihan Dusun Pebuahan, Kanzan, mengatakan persoalan abrasi pantai telah berlangsung cukup lama dan terus menjadi kekhawatiran masyarakat. Bahkan, dampak abrasi telah menyebabkan sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.
“Persoalan abrasi ini memang menjadi perhatian utama masyarakat kami. Sudah ada puluhan warga yang terdampak dan harus mengungsi karena rumah mereka berada di kawasan yang terkena abrasi. Kami sangat berharap pembangunan senderan penahan abrasi dapat dilanjutkan dan dituntaskan,” ujar Kanzan.
Menurutnya, masyarakat Dusun Pebuahan sangat membutuhkan perhatian dan langkah nyata dari pemerintah, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan permukiman warga yang berada dekat dengan garis pantai.
Selain persoalan infrastruktur dan abrasi, kegiatan reses tersebut juga diisi dengan pemberian materi dan wawasan kepada masyarakat mengenai berbagai peluang untuk meningkatkan taraf perekonomian warga.
Salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM yang diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Pengembangan UMKM dinilai penting, terutama bagi warga pesisir dan keluarga nelayan yang terkadang menghadapi kondisi musim paceklik.
Melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, masyarakat diharapkan dapat memiliki tambahan penghasilan dan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut.
Selain materi mengenai UMKM, masyarakat juga mendapatkan penyuluhan di bidang perikanan. Materi tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada kelompok nelayan dan masyarakat dalam mengembangkan potensi perikanan yang ada di wilayah pesisir Dusun Pebuahan.
Perbekel Desa Banyubiru, I Komang Yuhartono, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan reses tersebut karena menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut merupakan kebutuhan nyata yang selama ini menjadi perhatian warga, khususnya terkait penanganan abrasi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami sangat mengapresiasi adanya kegiatan reses ini karena masyarakat dapat menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Tentunya kami berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat dikawal dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, Luh Putu Diah Puspayanthi, SH, MM, menyambut baik seluruh aspirasi, masukan maupun proposal yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui jalur pemerintahan dan sesuai dengan kewenangan yang ada.
Diah Puspayanthi menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan. Termasuk berbagai proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat maupun kelompok nelayan.
“Kami hadir di sini untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Semua masukan dan usulan tentu akan kami tampung dan perjuangkan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ada. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama yang sifatnya mendesak, harus menjadi perhatian bersama,” ujar Diah Puspayanthi.
Terkait sejumlah usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, Diah Puspayanthi mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dan menjembatani aspirasi masyarakat dengan Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gede Ghumi Aswatam, S.ST.Par.
Proposal dari kelompok masyarakat dan kelompok nelayan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan untuk selanjutnya dapat diperjuangkan melalui DPRD Provinsi Bali sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gede Ghumi Aswatam, menyatakan siap menerima dan mengawal aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurutnya, persoalan abrasi di kawasan pesisir merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Kami menerima aspirasi yang telah disampaikan masyarakat. Tentunya aspirasi ini akan kami pelajari dan kawal sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat provinsi. Persoalan abrasi khususnya membutuhkan perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir,” katanya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Diah Puspayanthi berharap masyarakat tidak hanya menjadikan kegiatan reses sebagai tempat menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi momentum untuk bersama-sama membangun solusi dan menggali potensi yang dimiliki daerah.
Ia berharap aspirasi yang telah dihimpun dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Dusun Pebuahan.
“Harapan kami tentu seluruh aspirasi ini tidak berhenti hanya pada saat reses. Kami ingin apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa dikawal bersama dan secara bertahap mendapatkan solusi. Di sisi lain, masyarakat juga harus terus didorong agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, baik melalui UMKM, perikanan maupun sektor-sektor produktif lainnya,” harap Diah Puspayanthi.
Diah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan bersama-sama membangun Dusun Pebuahan agar semakin maju, mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.
Menurutnya, sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Jembrana dan DPRD Provinsi Bali sangat diperlukan agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara lebih optimal.
Kegiatan reses tersebut pun menjadi bukti pentingnya komunikasi langsung antara wakil rakyat dengan masyarakat. Selain menyerap berbagai aspirasi pembangunan, kegiatan ini juga diharapkan mampu membuka peluang baru bagi masyarakat Dusun Pebuahan untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan, tanpa mengabaikan persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius, khususnya ancaman abrasi di kawasan pesisir. (!)
