Guna mengurangi resiko dampak bencana di Kabupaten Jembrana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan 150 rambu jalur evakuasi yang akan dipasang di enam desa yang berada daerah pesisir.
Hal tersebut diungkapkan saat Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna didampingi Kalaksa BPBD Jembrana menyambangi Kantor BNPB di Jakarta, Jumat (3/3) yang diterima oleh Direktur Mitigasi Bencana, Taufik Kartiko.
Kalaksa BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra mengatakan 150 rambu jalur evakuasi nantinya akan dipasang di enam desa yang telah diverifikasi oleh BNPB.
“Keenam desa yang akan dipasangi rambu jalur evakuasi tersebut telah melalui hasil survey dari tim BNPB. Keenam desa tersebut diantaranya desa Penyaringan, Delodbrawah, Perancak, Pengambengan, Banyubiru dan Tuwed,” jelasnya.
Selain itu, Agus mengatakan pihaknya juga selalu menyampaikan informasi kemungkinan terjadi bencana kepada masyarakat, seperti perubahan cuaca extreme misalnya hujan lebat yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jembrana.
“Saat kita mendapat informasi dari BMKG, kita langsung share melalui Pusdalops dan semua media sosial kita, selain itu juga melalui grup WA kepada Perbekel/Lurah, OPD dan para relawan,” kata Agus.
Dilanjutkannya, masyarakat dapat dengan mudah memberikan laporan kepada BPBD baik melalui aplikasi maupun melalui para relawan yang adak di setiap Desa/Kelurahan.
“Masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana melalui aplikasi Jembrana Emergency Service (JES), melalui aplikasi ini segera kita ketahui laporan kejadian bencana dan titik koordinat lokasi kejadian juga bisa kita ketahui, selain itu juga laporan dari para relawan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut Wabup Ipat juga menyampaikan bencana yang beberapa kali melanda Jembrana sangat berdampak pada perekonomian. Tidak hanya untuk warga Jembrana, namun juga masyarakat luar Jembrana juga merasakan dampaknya.
“Kebanjiran dan tanah longsor cukup sering terjadi di Jembrana akhir-akhir ini. Kejadian banjir bandang terakhir sangat berdampak pada ekonomi Jembrana dan Bali, karena Jembrana merupakan lintasan jalur nasional,” ucapnya.
Pihaknya berharap beberapa wilayah yang sering dilanda banjir yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten terutama yang berada di jalur nasional agar segera mendapat penanganan.
“Kita harapkan Jembatan Bilukpoh segera mendapat penanganan dengan menambah ketinggian jembatan. Selain itu juga gorong-gorong di Sumbersari semoga bisa segera ditangani, gorong-gorong itu sangat sempit dan sebagian ditutupi oleh sedimen, dan itu perlu penanganan dua Balai yang berbeda,” ungkapnya.
Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Taufik Kartiko mengatakan BNPB akan terus meningkatkan mitigasi bencana di daerah-daerah, selain itu juga tetap memerlukan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah agar kegiatan dapat terlaksana.
“Kami siap membantu melalui program-program di BNPB, namun tetap memerlukan pendampingan dari BPBD,” ujarnya.