Jembrana – Kebijakan pembangunan Kabupaten Jembrana untuk tahun 2027 mulai memasuki tahapan penting. Hal ini ditandai dengan tercapainya kesepakatan antara DPRD Kabupaten Jembrana dan Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap dua rancangan peraturan daerah dalam Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Jumat (6/11/2026).
Dua produk hukum daerah yang memperoleh persetujuan bersama tersebut adalah Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
Keputusan ini diambil setelah seluruh tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif dilaksanakan. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi, S.M., serta dihadiri Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M., Wakil Bupati, unsur Forkopimda, anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dari keseluruhan 35 anggota DPRD, sebanyak 32 orang mengikuti rapat paripurna, sementara tiga anggota lainnya tercatat tidak hadir dengan keterangan izin. Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum untuk melaksanakan pengambilan keputusan.
Dalam jalannya persidangan, pimpinan DPRD terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Badan Anggaran untuk memaparkan hasil pembahasan APBD 2027. Selanjutnya, Ketua Pansus Ranperda menyampaikan hasil kajian dan pembahasan terkait rencana pencabutan sejumlah regulasi daerah.
Setelah kedua laporan disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota dewan terhadap hasil pembahasan. Seluruh anggota yang hadir menyatakan persetujuan sehingga kedua Ranperda dapat dilanjutkan ke tahapan penetapan sesuai mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.
Ketua DPRD: Kebijakan Anggaran Harus Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan
Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi menempatkan kualitas perencanaan anggaran sebagai salah satu hal penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Menurut substansi yang disampaikannya dalam rapat, penyusunan APBD tidak cukup hanya memperhitungkan kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah. Setiap alokasi anggaran juga harus memiliki arah yang jelas, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Sri Sutharmi mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jembrana agar tidak mengabaikan berbagai masukan legislatif yang muncul selama proses pembahasan berlangsung.
“Seluruh catatan, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan selama pembahasan diharapkan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh Bupati Jembrana beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana,” demikian penekanan dalam substansi pengantar pimpinan DPRD.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan program prioritas di tengah tantangan kemampuan keuangan daerah. Keterpaduan sumber pendanaan dinilai diperlukan agar berbagai agenda pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi.
Selain itu, penguatan sektor-sektor strategis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan tahun mendatang.
DPRD berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen administrasi keuangan, melainkan benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jembrana.
Proyeksi APBD 2027 Mengalami Sejumlah Penyesuaian
Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan adanya perubahan pada tiga komponen utama keuangan daerah, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Salah satu faktor yang melatarbelakangi penyesuaian tersebut adalah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Jembrana. Kondisi ini mendorong perlunya penyesuaian perencanaan keuangan agar tetap sejalan dengan kapasitas fiskal daerah.
Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati proyeksi sebesar Rp1.303.907.907.616. Angka tersebut meningkat dari perencanaan awal sebesar Rp1.280.160.338.992.
Untuk Belanja Daerah, angka yang sebelumnya dirancang mencapai Rp1.432.742.318.256 disesuaikan menjadi Rp1.340.907.907.616.
Sedangkan komponen Pembiayaan Daerah mengalami perubahan cukup besar, dari rencana sebelumnya Rp152.581.979.264 menjadi Rp37.000.000.000.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari hasil kompromi dan penyesuaian dalam pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan struktur anggaran yang telah disesuaikan, pemerintah diharapkan mampu menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan yang tersedia.
Optimalisasi Aset Hingga Pembenahan RSU Negara Jadi Perhatian DPRD
Tidak hanya membahas besaran anggaran, Badan Anggaran DPRD juga memberikan sejumlah arahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Salah satu perhatian legislatif adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. DPRD menghendaki agar aset yang dimiliki tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi dapat dikelola secara produktif sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Selain persoalan aset, komposisi belanja peralatan dan mesin juga menjadi bahan evaluasi. DPRD meminta agar kebutuhan pengadaan ditelaah kembali berdasarkan urgensi dan kondisi riil masing-masing perangkat daerah.
Pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan prioritas perlu diperhitungkan secara cermat. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tidak mengurangi ruang pembiayaan bagi program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Perhatian berikutnya diarahkan pada kondisi RSU Negara. DPRD menilai persoalan penyehatan rumah sakit tersebut membutuhkan pembahasan khusus agar langkah bantuan keuangan melalui APBD memiliki dasar perencanaan dan penanganan yang tepat.
Untuk itu, Komisi III DPRD direkomendasikan melakukan pembahasan lanjutan bersama manajemen RSU Negara, Inspektorat, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, diharapkan persoalan yang menghambat kondisi rumah sakit dapat diketahui secara lebih mendalam, sehingga solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat sementara.
Evaluasi Lima Perda Untuk Menyesuaikan Perkembangan Regulasi
Agenda penting lainnya dalam rapat paripurna adalah persetujuan terhadap Ranperda yang mengatur pencabutan lima Perda lama di Kabupaten Jembrana.
Ketua Pansus Ranperda Hasbil Ma’ani, S.Pd., menjelaskan bahwa rencana pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi terhadap keberadaan regulasi daerah yang dinilai perlu ditata kembali.
Kelima regulasi yang masuk dalam Ranperda pencabutan terdiri atas:
1. Perda Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kabupaten Jembrana.
2. Perda Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Jembrana.
3. Perda Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Perda Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.
5. Perda Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.
Hasbil mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kelima regulasi tersebut sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengaturan saat ini. Beberapa di antaranya berpotensi mengalami tumpang tindih dengan ketentuan yang lebih baru, sementara sebagian lainnya dinilai tidak lagi mempunyai urgensi penerapan yang memadai.
Evaluasi terhadap produk hukum daerah tersebut sebelumnya juga telah dilakukan oleh Bapemperda bersama seluruh kepala perangkat daerah pada 2025.
Dalam proses penyusunan Ranperda, Pansus bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan menindaklanjuti hasil fasilitasi Gubernur Bali melalui surat tertanggal 12 Oktober 2026.
Penyempurnaan dilakukan terhadap sejumlah bagian rancangan, mulai dari konsideran, dasar hukum, hingga teknik penyusunan pasal dan ayat. Setelah proses tersebut diselesaikan, Pansus menyatakan kelima Perda tersebut dapat dimasukkan dalam Ranperda pencabutan untuk ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku.
Bupati Jembrana Setujui Hasil Kesepakatan Bersama
Dari pihak eksekutif, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan hadir dalam rapat paripurna dan menandatangani persetujuan bersama dengan pimpinan DPRD.
Keterlibatan Bupati dalam penandatanganan tersebut menandai tercapainya kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan DPRD terhadap materi kedua Ranperda yang telah dibahas.
Dalam dokumen persetujuan bersama ditegaskan bahwa pihak DPRD telah menyetujui rancangan yang diajukan pemerintah daerah dengan sejumlah penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara.
Pemerintah Kabupaten Jembrana selanjutnya akan meneruskan kedua rancangan peraturan tersebut kepada Gubernur Bali setelah dokumen persetujuan bersama ditandatangani.
Kesepakatan ini sekaligus menempatkan sejumlah rekomendasi DPRD sebagai catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penguatan PAD, efisiensi belanja, dan pembenahan RSU Negara.
Dengan demikian, tindak lanjut hasil pembahasan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan yang telah disepakati dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembangunan daerah.
Dua Ranperda Ditetapkan Dalam Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2026
Sebagai tindak lanjut pengambilan keputusan, DPRD Kabupaten Jembrana menerbitkan Keputusan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, tertanggal 6 November 2026.
Persetujuan tersebut kemudian diperkuat dengan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Jembrana, masing-masing dengan Nomor 100.3.2/810/DPRD/2026 dan Nomor 100.3.2/1943/HK/SETDA.
Dokumen tersebut ditandatangani Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi, Wakil Ketua I Made Sabda, Wakil Ketua Drs. I Wayan Wardana, serta Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.
Dengan rampungnya persetujuan di tingkat DPRD, kedua Ranperda selanjutnya memasuki tahapan sesuai ketentuan pembentukan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diberlakukan.
Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan program pembangunan Jembrana tahun 2027 berjalan berdasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan slogan yang digaungkan DPRD Kabupaten Jembrana: Demi Jembrana, Pasti Bisa. (!)
