Kemenkumham Bali Adakan Penguatan Pengelolaan Kontrak PPK Guna Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Manajemen PPK

Keterangan Foto : Kemenkumham Bali Adakan Penguatan Pengelolaan Kontrak PPK Guna Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Manajemen PPK

Dalam usaha untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kontrak barang dan jasa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali telah mengadakan kegiatan untuk memperkuat manajemen Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan kantor mereka pada hari Selasa (19/9) di Ruang Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Anggiat Napitupulu, dalam sambutannya menekankan pentingnya kualitas manajemen kontrak dalam pelaksanaan berbagai program di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Anggiat menyatakan bahwa tujuan utama dari acara ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman PPK dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Anggiat menekankan bahwa dalam konteks pengadaan barang dan jasa, kita tidak hanya menghadapi tanggung jawab administratif, tetapi juga tanggung jawab hukum yang serius. Dia berharap PPK memahami seluruh tahapan dalam proses kontrak pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan mengingatkan bahwa selesai pekerjaan bukan berarti tanggung jawab kita berakhir.

Selain itu, Anggiat juga mendorong Kepala Unit Pelaksana Teknis dan PPK untuk selalu aktif terlibat dalam proses perencanaan, karena partisipasi mereka dalam tahap ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan dan kualitas kontrak.

Pada kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mengundang I Made Sudarsana sebagai narasumber yang merupakan Konsultan Pengadaan dan Penasehat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI. Ia berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik terkait pengelolaan kontrak. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Pejabat Administrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta para Pejabat Pembuat Komitmen dan Operator Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

sumber : koranpemberitaankorupsi.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *