Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali, melalui beberapa pejabatnya, melakukan pendampingan Evaluasi Wawancara On Desk dan Observasi/Verifikasi Lapangan terhadap Satuan Kerja Usulan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektur Wilayah III dan Tim Penilai Mandiri (TPM) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2023, di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.
Tim TPM yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso, serta anggota dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Strategi Kebijakan tiba di Lapas Narkotika Bangli. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Lapas Narkotika Bangli, Agus Pritiatno, dan stafnya yang dengan semangat mendukung program WBK dengan yel-yel khusus.
Evaluasi dimulai dengan pemeriksaan On Desk, termasuk Kunjungan Penitipan Drive Thru, wawancara dengan keluarga yang melakukan kunjungan, kunjungan ke Layanan Terpadu Satu Pintu, dan pertanyaan kepada petugas piket. Selanjutnya, tim melakukan peninjauan di berbagai area, seperti pintu utama P2U, toilet, bimker, area bermain anak, pusat layanan rehabilitasi pemasyarakatan, ruang belajar, poliklinik, ruang kegiatan kerja, dan dapur.
Tim TPM juga melakukan wawancara dengan Kepala Lapas Bangli terkait pelayanan dan keamanan. Kepala Lapas menyampaikan kebanggaan dan tanggung jawab besar dalam menjadi bagian dari verifikasi lapangan TPM untuk program ZI menuju WBK. Dia menegaskan komitmen untuk memberikan hasil yang maksimal.
Kalapas juga berharap bahwa kunjungan TPM ini akan membantu Lapas Narkotika Bangli meraih predikat WBK. Dia berterima kasih kepada Tim Penilai Mandiri (TPM) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, berharap hasil penilaian verifikasi lapangan ini akan memberikan masukan dan membantu mereka mencapai WBK tahun ini.
Selama kunjungan, tim melakukan peninjauan menyeluruh terkait fasilitas, pelayanan publik, dan inovasi yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Mereka juga melakukan wawancara dengan petugas dan penerima layanan terkait pelayanan publik di Lapas tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, menjelaskan bahwa WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di instansi pemerintah yang telah membangun Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ZI adalah komitmen dari pimpinan dan jajaran untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi (WBK) dan birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM). Anggiat menekankan bahwa WBK/WBBM bukanlah sekadar prestasi, tetapi merupakan tugas ASN untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan selalu melayani masyarakat, karena pada dasarnya ASN adalah pelayan masyarakat.
