Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pertanyaan dari International Monetary Fund (IMF).
Ia menyebut IMF mempertanyakan alasan pemerintah melarang ekspor bahan baku mentah seperti nikel dan bauksit.
Hal itu ia sampaikan dalam agenda Digital Government Award SPBE Summit 2023 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (20/3).
“Kemarin hari Jumat lalu (17 Maret 2023), dari IMF datang ke kantor saya. Mempertanyakan mengenai kenapa kita larang apa namanya ekspor raw material itu atau critical mineral. Itu saya sampaikan kepada mereka ‘eh lihat saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah saja lah’,” ujarnya secara virtual.
Kemudian Luhut menjelaskan bahwa nilai tambah itu membantu Indonesia mensejahterakan rakyatnya. Luhut yang pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menekankan kepada IMF agar tidak memandang remeh Indonesia. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara besar yang kaya dengan sumber daya alam (SDA).
“Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu, mereka akhirnya mengatakan paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang ‘we are great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Mungkin 20 tahun 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau yuk guys look down Indonesia, today you can not do it’,” ucap Luhut
Sebelumnya, Luhut mengatakan, Indonesia menarik investasi asing langsung sebesar 45,6 miliar dollar AS pada tahun lalu.
Menurut dia, itu merupakan rekor tertinggi baru sejak tahun 2000.
Adapun nilai ekspor industri nikel Indonesia mencapai 33,8 miliar dollar AS pada 2022, di mana 14,3 miliar dollar AS dihasilkan dari ekspor besi dan baja. Luhut bahkan menyebut bahwa ia telah manyampaikan data tersebut kepada IMF yang mengunjungi kantornya. Ia pun menegaskan bahwa sudah cukup bagi Indonesia untuk mengekspor semua bahan mentah secara cuma-cuma.
Saat ini, lanjut Luhut, Indonesia sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan bijih nikel lagi sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih nikel.
Begitu pula dengan timah, bauksit , tembaga, dan lainnya.
