Jembrana – Perbedaan tarif layanan antara BPJS Kesehatan dan RSU Negara menjadi sorotan dalam rapat kerja yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Jembrana pada Rabu (19/03/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa, ST, dengan menghadirkan Direktur RSU Negara, dr. Ni Putu Eka Indrawati, serta jajaran BPJS Kesehatan Cabang Singaraja.
Ketimpangan tarif antara klaim BPJS dan biaya operasional rumah sakit menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Berdasarkan data yang dipaparkan, total selisih tarif dalam dua tahun terakhir mencapai Rp 71,01 miliar. Pada 2023, klaim tarif INACBG’s yang dibayarkan BPJS sebesar Rp 72,38 miliar, sementara biaya operasional RSU Negara mencapai Rp 124,91 miliar, sehingga terjadi defisit Rp 52,52 miliar. Tahun berikutnya, selisih ini berkurang menjadi Rp 18,49 miliar setelah dilakukan berbagai evaluasi. Bahkan, hingga Maret 2025, selisih berhasil ditekan hingga di bawah Rp 1 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa, ST, menegaskan bahwa sinergi antara BPJS dan RSU Negara harus terus diperkuat agar tidak terjadi lagi ketimpangan yang merugikan rumah sakit.
“Evaluasi ini penting agar keuangan rumah sakit tetap stabil. Jika tidak ada langkah konkret, RSU Negara bisa terus mengalami beban finansial. Kami mendorong agar ada solusi jangka panjang yang memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSU Negara, dr. Ni Putu Eka Indrawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan sistem klaim BPJS, termasuk pengawasan yang lebih ketat dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengantisipasi potensi kerugian.
“Kami terus menyesuaikan sistem agar klaim yang diajukan sesuai dengan regulasi. Dengan pengawasan ketat dan pemanfaatan teknologi, kami berharap RSU Negara tetap stabil secara finansial dan bisa terus memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Jembrana,” jelasnya.
Diharapkan dengan evaluasi berkala dan sinergi yang lebih baik, permasalahan tarif layanan BPJS di RSU Negara dapat diselesaikan, sehingga kualitas layanan kesehatan di Jembrana semakin optimal. (!)
