Jembrana – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna pada Jumat, 14 Februari 2025. Rapat ini membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024 serta merumuskan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M., membuka rapat dengan menekankan bahwa peningkatan PAD harus menjadi prioritas utama. Ia mengusulkan pembentukan bagian khusus dalam struktur pemerintahan daerah yang berfokus pada optimalisasi pendapatan daerah.
“Peningkatan PAD memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur. Saya mengusulkan adanya bagian khusus yang menangani pendapatan daerah agar lebih terfokus,” ujar Sutharmi.
Dalam sesi diskusi, beberapa anggota DPRD menyampaikan pandangan mengenai sektor-sektor potensial untuk meningkatkan PAD.
I Kade Joni menyoroti perlunya pendataan pedagang tanpa izin serta kebocoran retribusi parkir di Gilimanuk.
H. Sajidin mengusulkan kerja sama dengan Kapolres untuk mengoptimalkan retribusi kendaraan balik nama dan pemanfaatan dana desa untuk mitigasi bencana.
I Ketut Suastika menekankan pentingnya penertiban pedagang yang menggunakan trotoar untuk berjualan.
I Putu Sudiasa mengusulkan peningkatan pengawasan pajak di tingkat distributor guna meningkatkan pendapatan daerah.
H. Yunus menyoroti kebocoran pajak restoran dan merekomendasikan sistem baru di Manuver Gilimanuk untuk mengurangi potensi kebocoran.
I Kadek Sadnyana mengkritisi pengelolaan pajak barang dan jasa di rumah makan yang masih belum optimal.
Firlinand menyoroti manipulasi data retribusi di Pengambengan dan menyarankan evaluasi terhadap petugas terkait, serta mempelajari sistem yang diterapkan di Banyuwangi sebagai referensi.
Ketua DPRD menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah semakin menantang dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi semakin mendesak.
Dalam rapat ini, I Ketut Wijaya mengangkat persoalan pengelolaan sampah di TPA Peh yang memprihatinkan. Ia meminta pemerintah turun tangan karena kelompok swadaya masyarakat (KSM) menghadapi kendala armada dan dana.
Ketua DPRD meminta Komisi III untuk segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup guna mencari solusi konkret terhadap permasalahan ini.
Dalam pembahasan tata ruang dan pajak, Joni menyoroti banyaknya perumahan yang dibangun di lahan sawah tanpa izin bangunan yang jelas, sehingga pajak yang dibayarkan hanya Pajak Bumi (PBB), bukan Pajak Bangunan.
Sebagai respons, Ketua DPRD mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Potensi Pajak guna mengkaji dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang belum tergarap.
I Nyoman Sudiasa menambahkan bahwa sistem pemungutan PBB saat ini mengalami kendala karena kepala dusun tidak lagi bertanggung jawab mengumpulkan pajak, melainkan hanya membagikan surat pajak.
Ketua DPRD menegaskan bahwa Pansus akan segera dibentuk untuk menangani berbagai permasalahan pajak agar sistem pemungutan lebih efektif.
Rapat Paripurna ini menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi strategis, antara lain:
1. Pembentukan bagian khusus yang menangani PAD secara lebih fokus.
2. Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kapolres, untuk optimalisasi retribusi kendaraan dan parkir.
3. Evaluasi dan peningkatan sistem pemungutan pajak restoran serta pajak barang dan jasa.
4. Penertiban pedagang yang berjualan di trotoar serta pendataan pedagang insidental.
5. Pembentukan Pansus Potensi Pajak untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
6. Intensifikasi rapat kerja Komisi III dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan sampah dan pengelolaan TPA.
Dengan berbagai langkah ini, DPRD Kabupaten Jembrana berharap PAD dapat meningkat secara signifikan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. (!)
