Jembrana – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 pada Senin (5/2/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, serta didampingi Wakil Ketua I, I Made Sabda, dan Wakil Ketua II, I Wayan Wardana.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun Anggaran 2024. Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
DPRD Fokus pada Evaluasi dan Pengawasan
Dalam sidang tersebut, DPRD Jembrana menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap LKPJ sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Sri Sutharmi menegaskan bahwa DPRD akan mencermati setiap aspek laporan agar sejalan dengan aturan yang berlaku serta bermanfaat bagi masyarakat Jembrana.
“Kami akan melakukan kajian mendalam terhadap LKPJ ini. DPRD berkomitmen memberikan rekomendasi yang konstruktif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Sri Sutharmi.
Berdasarkan pemaparan LKPJ oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp1,23 triliun atau 96,94% dari target Rp1,27 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp184,78 miliar serta pendapatan transfer sebesar Rp1,05 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,18 triliun atau 88,18% dari anggaran Rp1,34 triliun, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
DPRD Dorong Sinergi dan Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah
Menanggapi laporan tersebut, DPRD Jembrana menegaskan bahwa peran legislatif tidak hanya sebagai mitra eksekutif, tetapi juga sebagai lembaga kontrol yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Wakil Ketua DPRD, I Made Sabda, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan optimal.
“Kami mengapresiasi capaian yang telah diraih, namun tetap ada evaluasi yang harus dilakukan. DPRD akan memberikan masukan agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar I Made Sabda.
Setelah pemaparan LKPJ, dokumen tersebut diserahkan kepada anggota DPRD Jembrana, I Ketut Suastika Yasa, untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat komisi. DPRD Jembrana diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (!)
